Nama : Anggy Trianty
NPM : 10211908
Kelas : 4 EA 25
Kelompok 1
Perusahaan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) memiliki permasalahan diberbagai aspek baik ekonomi, hukum,
politik, dan sosial. Permasalahan yang dihadapi itu bukanlah hal sepele, bahkan
bisa menyentuh berbagai kalangan pejabat baik di tingkat direksi BUMN, jajaran
menteri sampai pejabat legislatif. Berikut adalah kasus-kasus yang sedang
terjadi di BUMN.
1. Pemerintah Segera Tunjuk Bos Semen
Indonesia
Bongkar
pasang perusahaan pelat merah terus dilangsungkan oleh Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) untuk memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan BUMN.
Menteri BUMN Rini
Soemarno mengatakan, dalam waktu dekat akan mencari pengganti Direktur Utama
(Dirut) PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Lantaran posisi tersebut sedang
kosong ditinggalkan oleh Dwi Soetjipto usai ditunjuk sebagai Dirut PT
Pertamina.
"Sebentar
lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Semen Indonesia, mengingat Dwi
Soetjipto ke Pertamina," kata di Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Untuk
diketahui, Rini baru saja mengangkat Direktur PT Jakarta Properindo Budi Karya
Sumadi sebagai Dirut PT Angkasa Pura II menggantikan Tri Sunoko. Dia beralasan,
penunjukan ini untuk memperbaiki pelayanan di Bandara Soekarno Hatta. Adapun
alasan memilih Budi karena dianggap memiliki kinerja yang baik. "Teknis
dapat dikuasai bila pada dasarnya memiliki kepemimpinan yang baik," ujar
dia.
Sebagai
informasi, sebelumnya perombakan direksi dilakukan pada beberapa perusahaan
BUMN antara lain PT PLN, PT Pindad, PT Perum Bulog, PT Pertamina, PT Garuda
Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Kereta Api Indonesia.
2. 4 BUMN Go
Public Dapat Suntikan Modal dari Pemerintah
Pemerintah
berjanji akan menyuntikkanPenyertaan Modal Negara (PMN) kepada
sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Rp 48 triliun pada tahun ini.
Empat perusahaan pelat merah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kebagian
modal pemerintah. Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Kementerian BUMN, Gatot Tri
Hargo mengaku, pemberian modal pemerintah atau PMN kepada perusahaan BUMN Tbk
melalui skema penyerapan penerbitan saham baru (rights issue).
"Rights
issue pasti membuat saham terdilusi, makanya kita akan exercise. Walaupun
rights issue, kita akan tetap mempertahankan porsi kepemilikan saham
kita," tutur dia di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa
(13/1/2015).
Gatot
menyebut, ada empat BUMN go public yang bakal menerbitkan saham baru.
Ini merupakan usulan Kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan.
"Ada PT
Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bank Mandiri Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT
Adhi Karya Tbk. Untuk Adhi Karya nilai rights issue Rp 1,4 triliun, Waskita Rp
3,5 triliun, Antam saya lupa," ucapnya.
Lebih jauh
dijelaskan dia, Kementerian BUMN telah berkomunikasi dengan Kementerian
Keuangan terkait usulan tersebut. Dan rencananya pekan ini, Kementerian
Keuangan akan mengundang empat perusahaan terbuka itu.
"Kita
sudah diundang oleh Kementerian Keuangan, dan Kamis ini akan diundang yang
Tbk-nya," ujar Gatot.
Sebelumnya,
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, penambahan modal negara bagi bank BUMN
akan diperkuat dengan rencana rights issue.
"Kan
kebanyakan bank kita sudah merupakan perusahaan publik ya, kita juga akan
melakukan rights issue, jadi bagian pemerintah (PMN) kira-kira Rp 5,6
triliun ditambah dengan rights issue-nya mungkin total menjadi Rp 9
triliun ya," terang dia.
Sementara
itu, ada tiga perusahaan jasa konstruksi yang mendapatkan injeksi suntikan
dana segar. Selanjutnya, perbankan juga kebagian jatah mengingat harus
melakukan ekspansi pembiayaan infrastruktur dari pemerintah.
"Kemudian
juga penambahan modal di pertambangan, mengingat di industri pertambangan kita
perlu melakukan hilirisasi," tegas Rini.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar